Talkshow Radio Darussalam dengan tema Ada Apa dibalik Angka Kemiskinan

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi oleh negara Indonesia, termasuk di Kabupaten Musi Rawas yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Kenapa disebut multidimensional? Karena kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga sangat berdampak ke aspek lain pada kehidupan penduduk miskin. Rumah tangga yang miskin tentu akan rentan mengalami kesulitan terhadap berbagai akses pendidikan, kesehatan, dll. Ketika mereka miskin, maka kesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah tentu berkurang. Ketika mereka sakit, tentu akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik akan terbatas meskipun saat ini pemerintah telah menyiapkan jaminan kesehatan nasional.

Saat ini pemerintah sudah banyak sekali melaksanakan program-program pengendalian kemiskinan. Bahkan masalah kemiskinan ini masuk dalam “empat isu strategis pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023” yaitu pada poin ke-2 yang bunyinya “penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi”. Di balik banyaknya program penanganan kemiskinan, tentunya pemerintah daerah melaksanakan setiap kebijakan dengan matang. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Semua tahapan kebijakan itu, pemerintah menggunakan suatu dasar dan alat yang sangat penting, yaitu DATA. Siapa yang menyajikan data itu? Nah, salah satu data utama yang mereka gunakan yaitu indikator kemiskinan dari Badan Pusat Statistik.

Lalu, bagaimana data kemiskinan itu dihasilkan oleh BPS? Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini bisa merupakan batas pengeluaran minimal yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Dalam menghitung berbagai indikator kemiskinan, BPS menggunakan salah satu survei yang kami sebut mother of survey yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Susenas yang digunakan untuk menghitung kemiskinan level kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahunnya.